Telat Bayar Iuran? Cek Cara menghitung Denda BPJS Kesehatan

BPJS merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada penduduknya. Layanan ini berupa jaminan sosial yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara nasional dalam memelihara dan memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Semua masyarakat berhak untuk menerima layanan ini baik didaftarkan maupun mendaftar mandiri. Namun untuk pendaftar mandiri, mereka harus membayar sejumlah iuran setiap bulan. Pihak BPJS juga biasanya memberikan tenggang waktu untuk membayar iuran bagi anggotanya.

Namun bagaimana jika Anda lupa membayar iuran sampai batas waktu yang ditentukan? Ternyata BPJS juga memberlakukan sistem denda bagi anggota yang telat melakukan pembayaran. Lantas, bagaimana cara menghitung denda BPJS ketika telat membayar? Simak ulasannya berikut ini.

Jenis Peserta BPJS Kesehatan

Memang benar bahwa BPJS adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh peserta atau anggotanya. Namun, Anda juga perlu paham jenis kepesertaan BPJS Kesehatan yang dimiliki.

Jadi, Anda tidak lagi keliru mengenai pembayarannya. Secara umum, jenis kepesertaan ini dibagi menjadi dua yaitu PBI dan Non PBI.

Peserta PBI

Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah mereka yang tidak perlu membayar iuran tiap bulannya. Jika mereka tidak membayar iuran, lantas bagaimana peserta ini bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan?

Para peserta PBI memperoleh bantuan dari pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah pusat dalam hal ini Menteri penyelenggara di bidang sosial menanggung iuran peserta PBI.

Peserta PBI menerima subsidi iuran secara penuh dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN berupa tanggungan sebesar Rp 42.000. Iuran ini diperuntukkan untuk setiap peserta per bulan.
Kekurangannya, peserta PBI tidak bisa memilih layanan kesehatan dengan bebas. Namun, mereka berhak menerima layanan rawat inap tingkat III.

Peserta Non PBI

Jenis kepesertaan lainnya adalah Non PBI. Sesuai namanya, peserta BPJS ini tidak menerima bantuan iuran sedikitpun dari pemerintah pusat layaknya PBI.

Peserta ini sering kali juga disebut sebagai BPJS Mandiri karena mereka mendaftarkan dirinya sendiri atau dari tempatnya bekerja. Keanggotaan Non PBI dibagi menjadi beberapa kelompok dan profesinya.

PPU (Pekerja Penerima Upah)

Masyarakat yang berada dalam golongan ini adalah orang-orang yang bekerja dan menerima upah/gaji. Mereka termasuk pejabat negara, PNS, pimpinan dan anggota DPRD, prajurit, anggota polri, pegawai swasta, kepala dan perangkat desa, serta pekerja yang menerima gaji. PPU didaftarkan oleh pemberi kerja dan pembayarannya dilakukan oleh kedua pihak.

PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah)

Mereka yang berada di golongan ini adalah orang yang memiliki usaha sendiri meliputi pekerja mandiri dan tidak menerima gaji. PBPU mendaftar secara mandiri atau berkelompok ke BPJS serta melakukan pembayaran iuran secara mandiri.

BP (Bukan Pekerja)

Peserta BP adalah orang-orang di luar PPU, PBPU maupun PBI. Mereka adalah investor, pemberi kerja, veteran, penerima pensiun, dan perintis kemerdekaan. Selain itu, anggota yang termasuk di dalamnya adalah janda/duda serta anak yatim/piatu dari veteran. Orang yang berada di luar golongan tersebut namun mampu membayar iuran dikategorikan dalam BP.

Baca Juga : Cara Membatalkan Asuransi Alodokter

Berapa Iuran BPJS Per Bulan?

Berdasarkan kategori di atas, diharapkan Anda dapat mengetahui kelompok keanggotaan Anda. Di mana pengetahuan tersebut dibutuhkan untuk menentukan besaran iuran BPJS yang harus dibayarkan.
Iuran BPJS sendiri dibagi menjadi tiga kelas dengan jumlah tagihan berbeda-beda. Kelas I dikenakan tagihan sebesar Rp 150.000 per bulan, sedangkan kelas II Rp 100.000 perbulan.

Sedangkan untuk kelas III sama halnya dengan jumlah tanggungan PBI yaitu Rp 42.000. Namun, karena sudah diberikan subsidi dari pemerintah pusat maka peserta ini hanya perlu membayar Rp 35.000. Artinya, besaran biaya yang ditanggung oleh pemerintah adalah Rp7.000.

Cara Menghitung Denda BPJS Kesehatan

Besaran iuran yang ditetapkan untuk setiap golongan atau kelas didasarkan pada upah yang diterima peserta per bulannya. Pembayarannya pun dilakukan oleh dua pihak (khusus untuk PPU dan PBPU) dengan tanggungan yang lebih besar dibebankan ke tempat kerja.

Cara menghitung Denda BPJS
Cara menghitung Denda BPJS

Iuran ini harus dibayarkan tepat waktu jika tidak ingin ada risiko yang diterima pekerja dan pemberi kerja.

Berdasarkan ketentuan BPJS Kesehatan, pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan. Jika melewati waktu yang ditetapkan maka diberlakukan denda pelayanan sebesar 5% dari biaya diagnosis awal. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan ketentuan:

  • Bulan tertunggak maksimal 12 bulan (1 tahun).
  • Jumlah denda maksimum adalah Rp 30.000.000.
  • Jika anggota BPJS menunggak 2 bulan dan telah melakukan pelunasan namun tidak menjalani rawat inap sejak 45 hari setelah dilunasi, maka peserta hanya perlu membayar tunggakan 2 bulan sebelumnya untuk mengaktifkan kembali BPJS.
  • Jika sebelum 45 hari setelah membayar tunggakan peserta melakukan rawat inap, maka diberlakukan denda 5% dari biaya rawat inap dikali jumlah lamanya tunggakan. Cara menghitung denda BPJS dapat dilakukan dengan rumus 5% x biaya kesehatan x jumlah bulan tunggak.
  • Untuk peserta PPU, pelunasan ditanggung oleh pemberi kerja.

Mengaktifkan Kembali BPJS yang Telat Bayar

Seperti yang diulas sebelumnya bahwa konsekuensi dari keterlambatan pembayaran iuran BPJS adalah penonaktifan status. Hal ini sudah diatur secara otomatis oleh pihak yang berwenang dalam hal ini.
Ketika Anda terlambat membayar maka BPJS akan otomatis dinonaktifkan pada bulan berikutnya. Tentu saja jika dinonaktifkan maka Anda tidak bisa menggunakan layanannya lagi.

Agar statusnya kembali aktif seperti sedia kala maka, Anda hanya perlu membayar tunggakan yang sebelumnya tidak terbayarkan. Anda hanya perlu mengingat berapa bulan tunggakan iuran yang dimiliki dan membayar sesuai aturan JKN.

Cara Cek Iuran BPJS Kesehatan

Karena sudah terlalu lama tidak membayar kewajibannya sebagai peserta BPJS, tidak sedikit orang yang sudah lupa bahkan tidak tahu berapa jumlah denda yang harus dibayar.

Kendati keterlambatan pembayaran ini dapat mempengaruhi status aktif BPJS, namun Anda perlu memperhatikan jumlah iuran secara detail agar kesalahan serupa tidak terjadi lagi. Nah, untuk mengetahui besaran iurannya dapat dilakukan melalui cara berikut.

Aplikasi Mobile JKN

Cara yang paling mudah adalah cek di aplikasi mobile JKN. Ya, JKN sudah menyediakan software khusus yang akan mempermudah masyarakat mengakses seputar layanan kesehatan dari JKN.
Anda cukup menginstal aplikasinya melalui Play Store dan menyelesaikan tahapan registrasi untuk melihat informasi seputar BPJS dan layanan lainnya.

Website BPJS

Selain menggunakan aplikasi, Anda juga bisa mengecek besarnya jumlah tagihan BPJS melalui situs resmi BPJS Kesehatan di https://daftar.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-checking/.

Di sini Anda bisa melakukan pengisian data diri pada kolom yang tertera lalu cek rincian tagihan BPJS yang dimiliki mulai dari nomor hingga besaran tagihan yang perlu dibayarkan.

SMS Gateway

Terakhir, Anda juga bisa memanfaatkan layanan SMS. Cukup ketik TAGIHAN (spasi) Nomor BPJS lalu kirim ke 08777-5500-400. Tunggu beberapa saat hingga Anda menerima balasan berisi informasi iuran BPJS bahkan denda yang perlu dibayar.

Nah itulah informasi seputar cara menghitung denda BPJS. Usahakan selalu membayar iuran tepat waktu untuk menghindari risiko seperti penonaktifan status. Dengan begitu Anda bisa mendapatkan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

Leave a Comment